Dinamika Pelaksanaan UUD 1945 di Indonesia

 

Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, dunia mengalami perkembangan yang pesat, hal ini secara tidak langsung juga mempengaruhi hukum-hukum di beberapa Negara termasuk Indonesia. Indonesia mengalami perubahan hukum yang mendasar, ditandai dengan adanya amandemen pada UUD 1945. Pada awal terbentuknya, UUD 1945 memiliki 37 pasal, hingga sekarang setalah mengalami beberapa amandemen UUD 1945 telah memiliki pasal seumlah 39 pasal. Amandemen tersebut telah dilakukan sebanyak empat kali. Amandemen pertama dimulai pada tanggal 19 oktober 1999 sebanyak dua pasal, amandemen kedua pada tanggal 18 agustus 2000 sebanyak 10 pasal, amandemen ke tiga pada tanggal 10 november 2001 sejumlah pasal, dan amandemen keempat pada tanggal 10 agustus 2002 sejumlah 10 pasal ditambah 3 pasal aturan peralihan dan aturan tambahan 2 pasal.  pasal-pasal yang di amandemen diharapkan dapat memberikan perubahan bangsa kea rah yang lebih baik.

1. Pelaksanan UUD 1945 pada masa awal kemerdekaan (17 Agustus 1945 – 29 Desember 1949)

Pada awal kemerdekaan Indonesia, KNIP mengusung gagasan pemerintahan parlementer karena khawatir dengan pemberian kekuasaan yang begitu besar pada presiden oleh UUD. Karena itu pada tanggal 7 oktober 1945, KNIP mengeluarkan momerandum yang meminta presiden untuk segera membentuk MPR, menanggapi hal itu, presiden mengeluarkan maklumat wakil presiden pada tanggal 16 oktober 1945 yang berisi “bahwa komite nasional pusat, sebelum terbentuk MPR dan DPR diserahi kekuasaan legislative dan ikut menetapkan GBHN, serta membentuk badan pekerjaan”, dan pada tanggal 3 november 1945, wakil presiden mengeluarkan maklumat lagi tentang kebebasan membentuk banyak partai. Terbentuknya cabinet pertama berdasarkan system parlementer dengan perdana menteri syahrir pada tanggal 14 november 1945. Hal itu berakibat pada kestabilan Indonesia di bidang ekonomi, politik maupun pemerintahan.

Pada tanggal 27 desember 1949, dibentuklah negara federal yaitu Negara kesatuan republic Indonesia Serikat yang berdasar pada RIS. Dalam Negara RIS tersebut masih terdapat Negara bagian republic Indonesia yang ber ibukota di Yogyakarta. Pada tanggal 17 agustus 1950, terjadi kesepakatan antara Negara RI yogyakarata dengan Negara RIS untuk kembali membentuk Negara kesatuan berdasarkan pada undang-undang dasar.

2. Pelaksanaan UUD pada masa orde lama (demokrasi terpimpin) (5 juli 1959 – 11 maret 1966.

Pada tanggal 5 juli 1959 presiden menganggap NKRI dalam bahaya, karena itu presiden mengeluarkan dekrit presiden  yang isinya :

a)      Menetapkan pembubaran konstituante.

b)      Menetapkan UUD 1945 berlaku kembali bagi seluruh rakyat Indonesia, dan terhitung mulai dari dikeluarkannya dekrit ini, UUD 1950 tidak diberlakukan lagi.

c)      Pembentukan MPR sementara yang beranggotakan DPR, perwakilan daerah- daerah dan dewan agung sementara.

 

Sejak dikeluarkannya dekrit presiden tersebut, mulai berkuasa  kekuasaan orde lama yang secara ideologis banyak dipengaruhi oleh faham komunisme. Penyimpanagan  ideologis tersebut berakibat pada penyimpangan konstitusional seperti Indonesia diarahkan menjadi demokrasi terpimpin dan bersifat otoriter yang jelas menyimpang dari apa yang tercantum dalam UUD 1945. Puncaknya adalah adanya pemberontakan G30S.PKI yang berhasil dihentikan oleh generasi muda Indonesia dengan menyampaikan Tritula (Tri tuntutan Rakyat) yang isisnya:

  1. Bubarkan PKI.
  2. Bersihkan cabinet dari unsure-unsur KPI.
  3. Turunkan harga/perbaikan ekonomi.

Gelombang gerakan rakyat semakin besar, sehingga mengakibatkan dikeluarkannya surat perintah 11 maret 1966 yang memberiaka kekuasan pada Letnan Jenderal Soeharto untuk mengambil langkah-langkah dalam mengembalikan keamanan Negara.

3. Pelaksanaan UUD 1945 masa orde baru (11 maret 1966 – 22 mei 1998)

Masa orde baru berada dibawah kepemimpinan Soeharto dalam misi mengembalikan keadaan setelah pemberontakan PKI, masa orde baru juga mempelopori pembangunan nasional sehingga sering dikenal sebagai orde pembangunan.

MPRS mengeluarkan berbagai macam keputusan penting, antara lain :

  1. Tap MPRS No. XVIII/MPRS/1966 tentang kabinet Ampera yang menyatakan agar presiden menugasi pengemban Super Semar, Jenderal Soeharto untuk segera membentuk kabinet Ampera.
  2. Tap MPRS No. XVII/MPRS/1966 yang dengan permintaan maaf, menarik kembali pengangkatan pemimpin Besar Revolusi menjadi presiden seumur hidup.
  3. Tap MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang memorandum DPRGR mengenai sumber tertib hukum republik Indonesia dan tata urutan perundang -undangan.
  4. Tap MPRS No. XXII/MPRS/1966 mengenai penyederhanaan kepartaian, keormasan dan kekaryaan.
  5. Tap MPRS No. XXV/MPRS/1966 tentang pembubaran partai komunis Indonesia dan pernyataan tentang partai tersebut sebagai partai terlarang diseluruh wilayah Indonesia, dan larangan pada setiap kegiatan untuk menyebar luaskan atau mengembangkan faham ajaran komunisme/Marxisme, Leninisme.

 

Pada saat itu bangsa Indonesia dalam keadaan yang tidak menentu baik di bidang politik, ekonomi maupun keamanan. Oleh karena itu, pada bulan februari 1967, GDRGR mengeluarkan suatu resolusi yaitu meminta MPR agar mengadakan siding istimewa pada bulan maret 1967. Keputusan yang diperoleh dari sidang istimewa tersebut sebagai berikut.

-       Sidang menetapkan berlakunya Tap No. XV/MPRS/1966 tentang pemilihan/penunjukan wakil presiden dan tata cara pengangkatan pejabat presiden dan mengangkat Jenderal Soeharto.

Pengembangan Tap. No. 6 IX/MPRS/1966, sebagai pejabat presiden berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 hingga dipilihnya presiden oleh MPR hasil pemilihan umum. Dalam kaitan dengan itu di bidang politik dilaksanakanlah pemilu yang dituangkan dalam Undang-Undang No.15 tahun 1969 tentang pemilu umum, Undang-Undang No.16 tentang susunan dan kedudukan majelis permusyawaratan rakyat. Dewan perwakilan rakyat dan dewan rakyat daerah.Atas dasar ketentuan undang-undang tersebut kemudian pemerintah OrdeBaru berhasil mengadakan pemilu pertama. Dengan hasil pemilu pertama tersebut pemerintah bertekat untuk memperbaiki nasib bangsa Indonesia.

4. Pelaksanaan UUD 1945 masa Reformasi ( 22 Mei 1998 – sekarang)

Masa Orde Baru di bawah kepemimpinan presiden Soeharto sampai tahun 1998 membuat pemerintahan Indonesia tidak mengamanatkan nilai-nilai demokrasi seperti yang tercantum dalam Pancasila, bahkan juga tidak mencerminkan pelaksanaan demokrasi atas dasar norma-norma dan pasal-pasal UUD 1945. Pemerintahan dicemari korupsi, kolusi dan nepotisme(KKN). Keadaan tersebut membuat rakyat Indonesia semakin menderita.Terutama karena adanya krisis moneter yang melanda Indonesia yang membuat perekonomian Indonesia hancur. Hal itu menyebabkan munculnya berbagai gerakan masyarakat yang dipelopori oleh generasi muda Indonesia terutama mahasiswa sebagai gerakan moral yang menuntut adanya reformasi disegala bidang Negara. Keberhasilan reformasi tersebut ditandai dengan turunnya presiden Soeharto dari jabatannya sebagai presiden dan diganti oleh Prof. B.J Habibie pada tanggal 21 mei 1998. Kemudian bangsa Indonesia menyadari bahwa UUD 45 yang berlaku pada jaman orde baru masih memiliki banyak kekurangan, sehingga perlu diadakan amandemen lagi. Berbagai macam produk peraturan perundang-undangan yang dihasilkan dalam reformasi hukum antara lain UU. Politik Tahun 1999, yaitu UU. No.2tahun 1999, tentang partai politik, UU. No.3 tahun 1999, tentang pemilihan umumdan UU. No. 4 tahun 1999 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD; UUotonomi daerah, yaitu meliputi UU. No.25 tahun 1999. Tentang pemerintahandaerah, UU. No.25 tahun 1999, tentang perimbangan keuangan antar pemerintahanpusat dan daerah dan UU. No.28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yangbersih dan bebas dari KKN. Berdasarkan reformasi tersebut bangsa Indonesia sudah mampu melaksanakan pemilu pada tahun 1999 dan menghasilkan MPR, DPR dan DPRD hasil aspirasi rakyat secara demokratis.

 

 

 

 

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s